By Nanda M Cht PORTALTOPIC
Keputusan Mahkamah Konstitusi: Pilbup Tasikmalaya Harus Diulang
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan mengejutkan terkait Pemilihan Bupati (Pilbup) Tasikmalaya 2024. Dalam sidang yang digelar pada 24 Februari 2025, MK resmi mendiskualifikasi pasangan calon Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz.
Putusan ini merupakan hasil dari sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan calon lain, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi. Mereka menggugat pencalonan Ade Sugianto karena dianggap melampaui batas masa jabatan yang diperbolehkan dalam aturan pemilu. MK mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) tanpa keikutsertaan Ade Sugianto.
Keputusan ini bukan hanya membatalkan kemenangan pasangan Ade-Iip, tetapi juga mengubah peta politik di Kabupaten Tasikmalaya. PSU harus dilakukan dalam waktu 60 hari sejak putusan dibacakan.
Latar Belakang Diskualifikasi Ade Sugianto
Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode, sejak 2018. Namun, dalam gugatan yang diajukan oleh Cecep-Asep, mereka menyoroti bahwa Ade sebelumnya juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati sebelum resmi terpilih. Hal ini, menurut mereka, melanggar batas maksimal masa jabatan seorang kepala daerah.
MK dalam putusannya menyatakan bahwa pencalonan Ade Sugianto tidak sah, karena telah melewati masa jabatan maksimal. Oleh karena itu, KPU diminta untuk mengulang pemilihan dengan kandidat yang memenuhi syarat.
Diskualifikasi ini menjadi preseden penting dalam pemilu daerah, menunjukkan bahwa regulasi masa jabatan kepala daerah harus dipatuhi secara ketat.
Pemungutan Suara Ulang dan Aturannya
Dengan keputusan MK ini, KPU Kabupaten Tasikmalaya harus segera menggelar PSU dalam jangka waktu yang telah ditentukan. PSU akan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sama seperti pada pemungutan suara sebelumnya.
Beberapa aturan utama PSU yang harus dipatuhi:
- Pemungutan suara harus dilakukan tanpa keikutsertaan Ade Sugianto.
- KPU Kabupaten Tasikmalaya wajib melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat.
- KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Pusat diminta untuk mengawasi langsung pelaksanaan PSU.
- Bawaslu akan melakukan pengawasan ketat untuk memastikan PSU berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Persiapan PSU ini akan menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu, terutama dalam memastikan bahwa masyarakat tetap antusias untuk memberikan suara mereka kembali.
Dampak Terhadap Konstelasi Politik di Tasikmalaya
Diskualifikasi Ade Sugianto dan PSU yang harus digelar membawa perubahan besar dalam dinamika politik lokal. Beberapa dampak yang bisa terjadi antara lain:
- Partai politik pengusung Ade-Iip harus mencari strategi baru dalam mendukung kandidat lain.
- Pasangan calon lain mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memenangkan pemilihan ulang.
- Masyarakat harus kembali ke bilik suara dalam waktu yang relatif singkat.
Situasi ini juga dapat memicu strategi baru dari kandidat yang masih bertarung, terutama dalam membangun kepercayaan publik di tengah ketidakpastian politik.
Persiapan KPU dan Pengawasan Ketat PSU
Setelah putusan MK, KPU Kabupaten Tasikmalaya harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelenggarakan PSU. Beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain:
- Menyiapkan logistik pemilu ulang, termasuk kotak suara, surat suara, dan tempat pemungutan suara.
- Melakukan sosialisasi ulang kepada pemilih agar tetap berpartisipasi dalam PSU.
- Bekerja sama dengan aparat keamanan untuk memastikan proses PSU berlangsung aman dan kondusif.
Selain KPU, Bawaslu juga harus memastikan bahwa PSU berjalan secara adil tanpa kecurangan. Dengan adanya putusan MK ini, pengawasan akan lebih ketat untuk menghindari pelanggaran yang sama di kemudian hari.
Reaksi Masyarakat dan Pengamat Politik
Putusan MK ini mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat dan pengamat politik. Sebagian mendukung keputusan ini sebagai langkah tegas dalam menegakkan aturan pemilu. Namun, ada juga yang mengkhawatirkan potensi konflik politik yang bisa muncul akibat PSU.
Pengamat politik menyebut bahwa keputusan ini bisa menjadi pembelajaran penting dalam sistem pemilu Indonesia. Regulasi tentang masa jabatan kepala daerah perlu dipahami dengan lebih jelas oleh semua calon, sehingga tidak ada lagi kasus serupa di masa depan.
Dengan PSU yang akan digelar, semua mata kini tertuju pada bagaimana proses pemilu ulang ini akan berjalan. Akankah masyarakat tetap antusias untuk memberikan suara mereka kembali? Atau justru partisipasi pemilih akan menurun akibat kejadian ini? Semua akan terjawab dalam waktu dekat.
