PORTALTOPIC – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka kemungkinan untuk memanggil Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero). Sebagai Komisaris Utama Pertamina dari 2019 hingga 2024, Ahok memiliki peran dalam pengawasan perusahaan, yang kini tengah diperiksa aparat penegak hukum.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, menegaskan bahwa pihaknya akan memeriksa siapa pun yang terkait dengan kasus ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun alat bukti lainnya. Jika ditemukan indikasi keterlibatan, pemanggilan Ahok akan menjadi langkah yang mungkin dilakukan oleh penyidik.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena berpotensi merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam perkara ini, termasuk pejabat tinggi di PT Pertamina Patra Niaga. Langkah-langkah hukum terus dilakukan guna mengungkap modus operandi serta pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan tata kelola minyak mentah tersebut.
Latar Belakang Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina
Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga selama periode 2018–2023. Penyidik menemukan adanya manipulasi dalam pengolahan bahan bakar, seperti pengoplosan BBM dengan Research Octane Number (RON) 90 menjadi RON 92, yang kemudian dijual sebagai Pertamax. Praktik ini merugikan negara dalam jumlah besar.
Selain itu, ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan dan distribusi minyak mentah, yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Kejagung telah memeriksa berbagai dokumen dan saksi guna mengungkap lebih jauh pihak-pihak yang terlibat.
Peran Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina
Ahok diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada November 2019 dengan tujuan membawa perubahan dalam transparansi dan tata kelola perusahaan. Selama masa jabatannya, ia dikenal sebagai sosok yang vokal dalam mengkritisi kebijakan internal dan mendorong efisiensi di tubuh Pertamina.
Namun, dalam perjalanannya, kepemimpinan Ahok di Pertamina tidak lepas dari berbagai kontroversi, termasuk dugaan keterlibatannya dalam beberapa kebijakan strategis yang kini menjadi objek penyelidikan hukum. Meskipun hingga saat ini belum ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan langsungnya dalam kasus korupsi minyak mentah, Kejagung tetap mempertimbangkan pemanggilannya untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
Sebelumnya, Ahok juga telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2025 terkait dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina. Pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa Ahok memiliki wawasan mendalam tentang kebijakan pengadaan energi di perusahaan, yang bisa menjadi informasi penting dalam penyelidikan yang kini berlangsung di Kejagung.
Langkah Kejagung dalam Pengusutan Kasus Ini
Kejagung telah mengambil beberapa langkah konkret dalam mengusut kasus dugaan korupsi di Pertamina, di antaranya:
-
Penetapan Tersangka: Sejauh ini, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pejabat tinggi di PT Pertamina Patra Niaga yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.
-
Penahanan Para Tersangka: Para tersangka telah ditahan guna mempermudah proses penyidikan dan mencegah potensi penghilangan barang bukti.
-
Pengumpulan Bukti Tambahan: Penyidik terus mengumpulkan dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti lain yang relevan guna memperkuat kasus ini.
-
Koordinasi dengan Lembaga Lain: Kejagung bekerja sama dengan instansi seperti KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.
Langkah-langkah ini diambil guna memastikan kasus ini dapat diungkap secara menyeluruh dan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dampak Kasus terhadap Pertamina dan Publik
Kasus ini menimbulkan berbagai dampak, baik bagi Pertamina maupun masyarakat secara luas. Beberapa konsekuensi utama yang muncul akibat pengungkapan kasus ini antara lain:
-
Dampak Terhadap Reputasi Pertamina: Sebagai perusahaan BUMN strategis, terungkapnya kasus korupsi ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan.
-
Potensi Kerugian Ekonomi: Dengan nilai kerugian negara yang sangat besar, kasus ini berpotensi mempengaruhi kebijakan energi nasional serta subsidi BBM yang diberikan kepada masyarakat.
-
Perubahan Kebijakan dan Manajemen: Pemerintah dan manajemen Pertamina kemungkinan besar akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan minyak mentah dan sistem pengawasan internal guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
-
Respons Publik dan Tekanan Politik: Masyarakat mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dalam memberantas korupsi di sektor energi, sementara tekanan politik juga meningkat terhadap regulator dan pemangku kepentingan terkait.
Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap tata kelola perusahaan milik negara, terutama di sektor energi yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi nasional.
